JAKARTA–-Sekretaris Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Bambang Sutrisno mengatakan cetak biru perbankan syariah menjadi suatu kewenangan BI dalam menyusunnya. Namun dalam penerapannya, tambah dia, perlu adanya sosialisasi untuk mensinergikan langkah yang terdapat di cetak biru tersebut dengan pelaku industri.
“Untuk menyusun satu cetak biru bukan hanya BI sebagai regulator tapi juga sebenarnya diperlukan peran industri karena bank harus merumuskan strategi yang seiring dengan cetak biru tersebut,” kata Bambang, Kamis (28/1).
Ia menambahkan, poin-poin yang terdapat dalam cetak biru merupakan hal yang normatif, namun untuk mengembangkannya diperlukan pula keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari MUI, lembaga riset dan lembaga pendidikan. Bambang menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk menyamakan pandangan dalam mengembangkan industri perbankan syariah.
“Apa yang diungkapkan oleh regulator belum tentu sama dengan apa yang diungkapkan oleh industri karena itu perlu keikutsertaan seluruh stakeholder perbankan syariah,” ujar Bambang. Selain peningkatan kualitas, tambah dia, aspek kuantitas seperti jumlah SDM dan permodala juga patut menjadi perhatian dalam cetak biru perbankan syariah.
DUBAI-–Dar Al Arkan kini sedang melakukan roadshow penerbitan sukuknya ke sejumlah negara untuk menarik minat sejumlah investor. Roadshow dilakukan mulai dari Uni Emirat Arab, Timur Tengah, Eropa, Asia dan Amerika Serikat.
Head of Sukuk Noor Islamic Bank, Alain Marckus mengatakan, krisis yang terjadi di dunia akibat gagal bayar sukuk membuat sukuk perusahaan Arab Saudi akan terbantu dalam penjualannya. Di akhir 2009 Dar Al Arkan memiliki lahan senilai 8,9 miliar riyal yang belum dikembangkan dan lahan senilai 4,5 miliar riyal yang telah dikembangkan.
Setelah melakukan roadshow di Uni Emirat Arab pihak Dar Al Arkan akan melanjutkan roadshownya ke Asia dan Amerika yang akan diselesaikan dalam jangka waktu dua minggu. Tiga lembaga keuangan mengatur penjualan sukuk perusahaan asal Arab Saudi ini, yakni Deutsche Bank, Goldman Sachs dan Unicorn Investment Bank.
Dar Al Arkan pun akan menggunakan hasil dari penerbitan sukuk untuk membantu membiayai biaya modal (capital expenditure) perusahaan tersebut sebesar 2,7 miliar riyal selama 2010. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan komunitas Al Qasr dan Shams Ar-Riyadh.
Dar Al Arkan Real Estate Development Co berencana menerbitkan sukuk untuk membiayai kembali utangnya sebesar 600 juta dolar AS. Sukuk tersebut sekiranya akan menjadi instrumen obligasi syariah global pertama setelah gagal bayar yang terjadi di Dubai World.
JAKARTA–Cetak biru perbankan syariah yang disusun oleh Bank Indonesia searah dengan peta jalan yang disusun oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk mendukung industri keuangan syariah Indonesia. Sekretaris Jenderal MES, Muhammad Syakir Sula, mengatakan cetak biru perbankan syariah BI menjadi bagian dari kerangka sinergi yang akan dibangun ke depan.
“Cetak biru yang dibuat oleh perbankan syariah merupakan seia sebangun dengan apa yang menjadi cita-cita di roadmap MES, “ kata Syakir, Kamis (28/1). Dalam tahapan-tahapan yang dirinci dalam cetak biru tersebut pun seiring dengan langkah-langkah yang dituangkan dalam roadmap MES yang mencakup seluruh aspek mulai dari SDM hingga teknologi informasi.
Syakir mengatakan dalam membangun industri keuangan syariah diperlukan sinergi yang berjamaah oleh seluruh pihak. Pasalnya dalam pengembangan industri keuangan syariah hal tersebut tak hanya dibuat bagi komunitas ekonomi syariah, pemerintah dan ulama, tetapi ditujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bidang Keuangan Perbankan MES pun, lanjut Syakir, akan mendukung penuh kegiatannya agar seiring dengan cetak biru perbankan syariah.
Untuk mengembangkan industri keuangan syariah dan menciptakan sinergi yang kuat, Syakir pun mendorong Kementerian Keuangan membuat cetak biru lembaga keuangan non bank syariah. “Cetak biru BI hanya terbatas pada perbankan syariah karena itu harapan kita Kementerian Keuangan juga membuat cetak biru untuk lembaga non bank syariah karena potensi disana juga besar,” jelas Syakir. Dengan adanya cetak biru non bank syariah yang memberikan arahan, ujar Syakir, pertumbuhan pun akan dapat cepat. Di bawah Kementerian Keuangan terdapat item keuangan syariah seperti asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, reksadana, anjak piutang, sukuk korporasi dan sukuk negara.
Berdasar Kep 416/BL/2009 tanggal 30 November 2009 daftar efek syariah tahun 2009 terdapat enam surat berharga syariah negara, 26 sukuk korporasi, 46 unit penyertaan reksadana syariah dan 196 saham emiten dan perusahaan publik. Sementara perusahaan dan unit asuransi, reasuransi dan broker syariah terdapat sekitar 40 buah.
JAKARTA–Lembaga keuangan syariah yang terus berkembang membutuhkan jumlah SDM yang cukup banyak dan berkualitas. Kini banyak lembaga pendidikan pun berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut, seperti Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang kini sedang dalam proses membentuk program studi S1 ekonomi syariah.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, mengatakan tim perumus program studi ekonomi syariah FEUI kini masih dalam proses menyusun segala persiapan yang dibutuhkan, mulai dari kurikulum, penyiapan tenaga pengajar dan buku ajaran. Agar terjadi link and match dengan kebutuhan industri keuangan syariah, kata Firmanzah, pihaknya pun akan mempererat kerjasama dengan praktisi lembaga keuangan syariah. “Kita ingin praktisi juga mengajar dan membuka kesempatan magang lebih besar bagi mahasiswa. Untuk link and match dengan industri kurikulum pun kita buat bersama dengan asosiasi lembaga keuangan syariah dan para praktisi,” kata Firmanzah kepada Republika, Kamis (28/1).
Untuk memenuhi kebutuhan SDM bagi BMT, pihaknya pun membuka diri jika memang ada calon mahasiswa yang berminat. Program studi S1 ekonomi syariah FEUI pun diharapkan dapat diluncurkan pada tahun ajaran baru 2010/2011. Firmanzah mengatakan untuk mendukung peningkatan kualitas lulusan SDM ekonomi syariah FEUI nantinya, sejumlah fasilitas pun akan turut dikembangkan seperti penyediaan laboratorium syariah.
Pada Mei 2009 lalu Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Bambang Sudibyo telah menyetujui pembukaan Prodi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Ikatan Ahli Ekonomi Islam pun telah menyusun draft kurikulum ekonomi Islam bagi program D3, S1, dan S2 yang telah diajukan ke Kementerian Pendidikan Nasional sebagai acuan kurikulum.
JAKARTA – Bank Syariah Mandiri (BSM) membuka kantor cabang baru di Provinsi Gorontalo, Rabu (27/1). Jaringan kantor baru tersebut menambah outlet BSM menjadi berjumlah 393 unit.
Direktur Utama BSM, Yuslam Fauzi berharap kehadiran BSM di Gorontalo dapat memberikan alternatif layanan perbankan kepada masyarakat. BSM hadir dengan konsep layanan perbankan syariah universal yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan mengedepankan kualitas pelayanan.
‘’Provinsi Gorontalo mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Provinsi ini berhasil memproduksi produk pertanian dan peternakan yang selama ini Indonesia mengimpornya seperti jagung, daging sapi dan ikan laut. BSM ingin ikut ambil bagian dalam meningkatkan perekonomian wilayah ini,” kata Yuslam dalam pers rilis yang diterima Republika, Rabu (27/1).
Potensi pertumbuhan ekonomi wilayah ini memang sangat tinggi. Pada 2007 provinsi Gorontalo mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,3 persen. Kehidupan masyarakat Gorontalo yang kental dengan nilai-nilai religiusitas juga menjadi salah satu faktor dalam pendirian kantor cabang di provinsi tersebut.
Yuslam menambahkan dengan hadir di Gorontalo, BSM makin mendekatkan diri dengan nasabah. “Ini merupakan bagian dari rencana BSM agar makin mudah dijangkau masyarakat Indonesia. Selama tiga bulan terakhir, BSM menambah 21 outlet baru,” papar Yuslam.
Hingga Januari 2010, total outlet BSM mencapai 392 dengan rincian sebagai berikut; 62 Kantor Cabang (KC), 107 Kantor Cabang Pembantu, 95 Kantor Kas, 50 Konter Layanan Syariah, 51 Payment Poin, 13 Mobile Cash, dan 14 Gerai.
JAKARTA – Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu agen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara Ritel seri 002 akan menargetkan penjualan sebesar Rp 100 miliar. Angka itu diperkirakan akan meningkat apabila terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) dengan target total pembeli sebanyak 1500 investor.
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Produk BSM, DB Ivan Baruna mengatakan, pihaknya telah membuka masa pemesanan SBSN sejak tanggal 25 Januari lalu hingga 3 Februari mendatang. “Kami membuka kuota awal sebesar 100 miliar, namun, apabila peminatnya banyak kami akan mengajukan penambahan ke Departemen Keuangan (Depkeu),” papar Ivan
BSM pada tahun 2009, jelas Ivan, berhasil menjual SBSN sebesar Rp 130 miliar dengan total pembeli sebanyak 1470 investor. “Kami menargetkan para investor berasal dari perkotaan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, SBSN memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu, aman, menguntungkan dan adil. “SBSN juga memiliki agunan (underlying) berupa asset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan. Agunan aset pemerintah yang disetujui hampir Rp 20 triliun” ucap Ivan.
Selain itu, Keuntungan lainnya yaitu SBSN dapat dicairkan/diperdagangkan di pasar sekunder. “Dan juga dapat dijadikan sebagai agunan atau digadaikan,” papar Ivan. Dijelaskannya, pemesanan SBSN minimum Rp 5 juta dan tak ada batas maksimum.
Ivan memaparkan, penerbitan SBSN ini bertujuan untuk membiayai APBN karena tahun 2010 diperkirakan defisit APBN mencapai Rp 98 triliun atau 1,6 persen dari GDP. “Target awalnya sebesar Rp 3 triliun dan masa jatuh temponya selama tiga tahun, yakni sampai 10 Pebruari 2013,” tandasnya.
SEMARANG–Pertumbuhan perbankan syariah di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang mengalami prestasi melebihi tingkat pertumbuhan perbankan syariah nasional.
Berdasarkan data KBI Semarang, tingkat pertumbuhan perbankan syariah di wilayah kerjanya pada posisi November 2009 dibandingkan bulan Desember 2008 mengalami kenaikan 36,90 persen dengan total asset sebesar Rp1,885 triliun.
Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari sistim keuangan berbasis syariah ini mencapai Rp1,195 triliun dan pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp 1,371 triliun.
“Hal ini menunjukan komitmen dan kontribusi perbankan syariah untuk pengembangan ekonomi daerah sangat menggembirakan,” ungkap Pimpinan Bank Indonesia (PBI) Semarang, M Zaeni Aboe Amin, dalam anugerah syariah Award, di KBI Semarang, Selasa (26/1).
Syariah Award ini sendiri merupakan bentuk apresiasi atas kinerja perbankan syariah di wilayah kerja KBI Semarang dalam upaya mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Penghargaan diberikan kepada bank syariah yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi selama kurun 2009.
Masing- masing untuk kategori kantor cabang bank umum syariah/unit usaha syariah (BUS/UUS) dengan total asset diatas Rp100 milyar, kantor cabang BUS/UUS dengan total asset kurang dari Rp100 milyar serta kategori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Untuk kriteria penilaian yang digunakan berdasarkan tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (funding), tingkat pertumbuhan Pembiayaan (financing) dan rasio Pembiayaan Bermasalah (rasio NPF).
Sedangkan untuk kategori BPRS, kriteria penilaian yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga, tingkat pertumbuhan pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah serta share biaya promosi dan penelitian/pengembangan terhadap total biaya bank.
Sebagai data pembanding pertumbuhan digunakan posisi November 2009 terhadap posisi Desember 2008.Berdasarkan kriteria tersebut, kategori kantor cabang BUS/UUS dengan asset di atas Rp100 milyar diraih Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang.
Untuk kategori kantor cabang BUS/UUS dengan asset kurang dari Rp 100 milyar diperoleh Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Semarang. Sedangkan untuk kategori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diperoleh PT BPRS Artha Surya Barokah, Kota Semarang.
Ketiga bank syariah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang melebihi dari rata-rata tingkat pertumbuhan seluruh bank syariah di wilayah kerja KBI Semarang.
M Zaeni menambahkan, sejalan dengan Skema Grand Design Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah disusun oleh Bank Indonesia.
Inisiatif percepatan pengembangan pasar perbankan syariah Indonesia dilakukan melalui implementasi yang sistematis dengan visi pengembangan pasar dan target yang terbagi dalam beberapa tahap.
Yakni Fase I (2008), membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, pencapaian target aset sebesar Rp 50 triliun serta pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 40 persen.
Fase II (2009) dengan menjadikan Perbankan Syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Paling atraktif di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar Rp 87 triliun serta pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 75 persen.
Fase III (2010) dengan menjadikan Perbankan syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Terkemuka di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar Rp 124 triliun dan pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 81 persen.
Ia juga berharap, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi segenap perbankan syariah di wilayah kerja KBI Semarang untuk bekerja lebih keras dalam berperan sebagai motor penggerak dan motivator bagi perbankan syariah.
“Yang tak kalah penting mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian di wilayah Jawa Tengah pada umumnya serta dapat mewujudkan visi untuk menjadikan perbankan syariah terkemuka di Asean,” imbuhnya.
JAKARTA–Sumber daya manusia di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) perlu terus ditingkatkan. Untuk mencetak SDM yang telah mengetahui seluk beluk lembaga keuangan mikro syariah ini setidaknya diharapkan universitas-universitas di Indonesia dapat memiliki jurusan D3 lembaga keuangan mikro syariah.
Ketua I Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil Seluruh Indonesia (Absindo), Andi Estetiono, mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan Politeknik Pos Indonesia di Bandung dengan membuka D3 keuangan mikro dan melengkapinya dengan laboratorium BMT. “Kita berharap juga universitas lainnya ada lab BMT karena selama ini jarang ada. SDM BMT juga terbatas jadi kalau bisa ada setidaknya D3 keuangan mikro syariah jadi sangat membantu karena kebutuhan SDM besar sekali seluruh Indonesia,” kata Andi.
Salah satu faktor SDM BMT menjadi terbatas karena adanya perpindahan SDM ke lembaga keuangan lain. Andi memaparkan rata-rata BMT merekrut SDM yang berasal dari fresh graduate dan mendidiknya sejak awal, namun saat sudah mulai belajar dan mampu SDM tersebut pindah ke lembaga keuangan lain.
“Dalam perekrutan SDM seringkali BMT mengambil yang tidak ada background sama sekali atau fresh graduate, hal ini juga yang membuat BMT secara industri lambat tumbuh. Selain itu perpindahan SDM juga membuat BMT merekrut baru dan mulai belajar lagi, hal itu membutuhkan waktu,” papar Andi. Dengan skala usaha dan ekonomi terbatas, ia mengakui BMT tidak bisa membayar SDM mahal. Dengan perpoindahan SDM tersebut kebutuhan SDM BMT bisa mencapai antara 500-1000 orang.
Kendati demikian, tambahnya, BMT adalah suatu lembaga yang unik dan akan tetap tumbuh secara alami. Di 2010 ia pun memperkirakan setidaknya 200-300 BMT baru akan muncul karena setiap tahunnya selalu ada komunitas BMT yang terbentuk, Saat ini setidaknya terdapat sekitar 4000 BMT di seluruh Indonesia. yogie
JAKARTA–-Salah satu arah kebijakan Bank Indonesia di tahun ini adalah untuk lebih meningkatkan peran perbankan syariah di 2010. Langkah tersebut setidaknya diharapkan dapat memberi perkembangan signifikan bagi industri perbankan syariah tanah air.
Direktur Utama Bank Mega Syariah (BMS), Beny Witjaksono mengatakan meski pertumbuhan perbankan syariah secara angka belum sesuai dengan target BI untuk mencapai pangsa pasar lima persen, namun adanya arah kebijakan khusus bagi perbankan syariah menjadi sesuatu yang melegakan karena industri ini masih menjadi perhatian. “Walau perbankan syariah juga masih jauh secara kualitas tidak seperti yang diharapkan BI sepenuhnya seperti terlihat dari NPF, hal ini sangat melegakan bagi bankir syariah,” kata Beny kepada Republika, Senin (25/1).
Arah kebijakan BI dengan pemberian insentif untuk peningkatan modal, lanjut Beny, perlu dipertegas. Dengan demikian, jelasnya, investor atau pemegang saham mempunyai keyakinan bahwa jika menambah modal perbankan syariah adalah hal positif. Sementara itu, menurut Beny, untuk fasilitasi pengembangan unit usaha syariah telah jelas BI memberi beberapa dorongan untuk berusaha secara mandiri.
“Untuk fasilitasi sumber daya manusia BI juga sudah menjalaninya karena kita dapat diskon sampai 50 persen di LPPI untuk pelatihan,” kata Beny. Kendati, tambah Beny, hal tersebut belum seluruhnya mampu memenuhi kebutuhan industri karena kebutuhan jauh dari kapasitas LPPI.
Namun dengan adanya tindak lanjut memfasilitasi pengembangan sumber daya di 2010 ini, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang positif. BMS sendiri berencana memperkuat modal di tahun ini dengan menerbitkan subdebt senilai Rp 300 miliar di semester satu. BMS menargetkan pertumbuhan minimal 20 persen di 2010.
Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Perbankan Islam Indonesia (Asbisindo), Bambang Sutrisno mengatakan dari segi arah kebijakan masih perlu dijelaskan lebih lanjut. “Harus ada kebijakan yang memberikan perkembangan signifikan tidak hanya sekedar lip service bahwa BI mau mengembangkan,” kata Bambang. Pasalnya, tambah dia, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dalam pengembangan jaringan pun saat ini berjalan lambat karena masalah perizinan.
Mengenai dukungan pengembangan SDM, tambah dia, pihaknya belum melihat suatu insentif dalam pengembangan SDM. “Semua inisiatif untuk pelatihan dan pengembangan SDM itu mandiri oleh dilakukan pelaku perbankan syariah, jadi tidak tampak bahwa ada inisiatif yang kuat dari BI untuk beri kontribusi bagi perbankan syariah,” papar Bambang.
Ia pun menambahkan jika ada langkah konkrit atau program untuk mengakselerasi ketersediaan SDM di pasar, maka ‘pembajakan’ SDM tidak akan terjadi di pasar. Saat ini, tambah dia, terjadi pembajakan karena ketersediaan SDM di pasar terbatas.
JAKARTA – Unit usaha syariah (UUS) Bank DKI akan lebih memfokuskan bisnisnya ke ritel di tahun ini. UUS yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ini memiliki target pertumbuhan paling tidak sekitar 20 persen tahun ini.
Direktur Utama Bank DKI, Winny Erwindia Hasan mengatakan sektor usaha ritel yang menjadi bidikan UUS Bank DKI adalah penyaluran melalui koperasi di kelurahan dan kecamatan, serta pedagang usaha kuliner seperti restoran. “Untuk fokus pembiayaan ke ritel ini kami akan kerjasama dengan Pemda,” tambahnya.
Kelurahan dan kecamatan yang memiliki koperasi, akan digandeng untuk menyalurkan dana. Selain itu, tambah dia, pihaknya juga menyalurkan pembiayaan untuk turut serta mendukung rencana pemerintah daerah untuk menjadi service city dan tourism city. Usaha kuliner pun dibidik, jelas Winny, karena adanya rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas pasar kue subuh di setiap kotamadya.
Winny memaparkan di tahun ini pihaknya berencana menambah modal UUS antara Rp 50 miliar-Rp 100 miliar. Namun hingga kini hal tersebut masih dalam penghitungan internal. Bank DKI sendiri berencana melakukan penawaran saham umum perdana (initial public offering/IPO).
Akhir tahun lalu, UUS Bank DKI tercatat memiliki aset Rp 763,9 miliar, pembiayaan Rp 650,4 miliar, dan DPK Rp 374 miliar. Di 2008 aset UUS Bank DKI sebesar Rp 619,15 miliar, pembiayaan Rp 612,37 miliar dan DPK Rp 210,87 miliar.
