kursrupiah.com

MILAN–Ini bukan tentang bambu atau tradisi yang berkaitan dengan pohon menjulang yang punya segudang manfaat itu. Baboccioni adalah bahasa Italia untuk menyebut pria dan wanita  yang tetap tinggal dengan orang tuanya, walaupun mereka sudah dewasa dan bekerja.Jamaknya di Eropa, menginjak usia di atas 20 tahun atau sudah bekerja, mereka tinggal terpisah dari orang tuanya.

Memang, pengecualian ada di Italia, yaitu bukan hal tabu mereka tetap tinggal dengan orang tuanya. Namun survei baru menyebut, banyak yang terpaksa melakukan hal ini karena ekonomi yang makin sulit dan memaksa mereka berhemat.

“Gaji saya sekarang hanya 1.000 euro perbulan, mana cukup untuk hidup dengan sewa apartemen yang kini naik jadi 800 euro?” kata Serena Cima, sarjana biologi yang kini memutuskan tinggal kembali dengan orang tuanya.

Di Italia saat ini, empat dari 10 pria usia 30-34 tahun masih tinggal dengan orang tuanya. Sedangkan untuk perempuan, dua dari sepuluh perempuan usia itu masih tinggal dengan orang tuanya. Secara persentase, ada 17,5 persen pria dan 9,3 persen wanita usia 35-39 di Italia yang tinggal bersama orang tuanya. Ya, mereka inilah para bamboccioni!

Memang, tak semua yang memutuskan tetap tinggal dengan orang tuanya karena alasan ekonomi. Tak sedikit yang beralasan tak bisa jauh dari kengatan sebuah keluarga. Mereka tutup kuping, walau sering diolok-olok dengan kalimat, “Tak ingin berbagi lasagna mama.”

Namun bertambahnya jumlah bamboccioni akibat krisis ekonomi justru dipandang sebagai hal yang positif oleh para pakar sosiologi. Pendekatan yang berorientasi keluarga, kata dia, berdampak positif bagi kehidupan sosial di Italia. Berbeda dengan belahan Eropa lain yang dengan gampangnya mengirimkan orang tua mereka ke panti jompo, di Italia, hanya sepertiga saja manula yang tinggal di panti jompo. “Dua pertiga dari mereka tinggal dengan nyaman dalam pelukan keluarga besarnya,” ujar Giampiero Dalla Zuanna, sosiolog terkenal Italia. Jadi siapa bilang krisis ekonomi selalu merugikan?

Redaksi – Reporter

London (ANTARA News/AFP) – Dolar lebih tinggi di London pada Kamis waktu setempat, karena serangan baru kegelisahan tentang prospek ekonomi dan kekhawatiran tentang keuangan publik Yunani memicu perburuan tradisional terhadap “safe haven” (tempat berlindung yang aman), kata para dealer.

Mereka mengatakan bahkan klaim pengangguran AS dan pesanan barang tahan lama AS yang lebih lemah dari perkiraan tidak menekuk dolar karena pasar menjual obligasi pemerintah Yunani di tengah laporan para mitra Uni Eropa mungkin harus membantu Athena.

Uni Eropa dan para pejabat Yunani dengan tegas menolak semua gagasan tentang bailout, sementara Perdana Menteri George Papandreou menyerang spekulan Kamis yang menargetkan ekonomi negaranya sebagai “lemah” di zona euro.

Namun, pasar tampaknya ingin menguji tekad itu.

Imbal hasil obligasi 10-tahun Yunani meroket ke 7,126 persen pada Kamis dari 6,706 persen pada Rabu, tingkat tertinggi sejak Yunani bergabung dengan zona euro pada 2001 dan mendorong naik biaya pinjaman untuk pemerintah sehingga berusaha untuk memotong pengeluaran.

Pidato kenegaraan pertama Presiden AS Barack Obama dan komentar relatif positif dari Federal Reserve AS pada Rabu membantu pasar stabil awal Kamis, namum sentimen segera berubah menjadi rapuh lagi setelah data AS.

Pada akhir perdagangan London Kamis, Euro berada pada 1,3983 dolar, turun dari 1,4019 dolar di New York akhir Rabu.

Dolar jatuh ke 89,74 yen dari 89,94 yen.

Jane Foley dari FOREX.com mengatakan sentimen di euro itu pasti dan waspada ketika situasi di Yunani berkembang.

“Minggu depan Komisi Eropa diperkirakan untuk secara resmi memperingatkan Yunani bahwa kebijakan ekonominya tidak sejalan dengan kewajiban sebagai anggota zona euro dan sebuah rencana aksi akan diresmikan,” kata Foley.

Dia mengatakan negara itu “tidak sepenuhnya tidak mengherankan bahwa resesi telah menemukan celah-celah (dalam posisi Yunani). Meskipun demikian, fakta bahwa tidak ada solusi jelas bisa membebani euro selama berbulan-bulan.”

Kepedulian yang sama atas Portugal, di mana pemerintah didorong melalui penghematan anggaran, menambah tekanan pada euro, kata para dealer.

Di London pada hari Kamis, euro berpindah tangan pada 1,3983 dolar terhadap 1,4019 dolar akhir Rabu, pada 125,48 yen (126,12), 0,8663 pound (0,8669) dan 1,4711 franc Swiss (1,4721).

Dolar berdiri di 89,74 yen (89,94) dan 1,0521 franc Swiss (1,0499). Pound berada pada 1,6139 dolar (1,6168).

Di London Bullion Market, harga emas turun menjadi 1.088 dolar per ons dari 1.094,75 dolar pada Rabu.(*)

Jakarta (ANTARA News) – Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui bahwa program 100 hari pemerintah bidang ekonomi tidak akan dapat menjawab dan menyelesaikan seluruh persoalan bidang ekonomi.

“Program 100 hari memang tidak bisa merespon semua persoalan,” kata Hatta dalam jumpa pers Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis.

Hadir dalam jumpa pers itu Menperin MS Hidayat, Mentan Suswono, Menhut Zulkifli Hasan, Wamendag Mahendra Siregar, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto.

Menurut Hatta, ada tiga sifat program 100 hari yaitu “quickwin”, “debottlenecking”, dan program yang memberikan landasan strategis untuk pembangunan lima tahun ke depan.

Quickwin merupakan program yang cepat memberikan dampak ke perekonomian.

Masuk dalam program quickwin antara lain adalah revitalisasi kredit usaha rakyat (KUR) seperti adanya penurunan bunga pinjaman, tidak perlu jaminan dan perluasan akses mendapatkan KUR dan lainnya.

Hatta memastikan bahwa 19 program dan 51 rencana rencana aksi sudah terlaksana 100 persen pada 100 hari pertama yang akan jatuh pada 1 Februari 2010.

Namun ada dua yang tidak bisa langsung dilaksanakan yaitu revisi Keppres 80/2003 dan aturan mengenai Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

“Ini harus disosialisasikan dulu ke pengusaha, Kadin, keliling untuk sosialisasi ke daerah dan lainnya,” katanya.

Menurut dia, Sislognas penting untuk menjamin keterhubungan (connectivity) antar daerah sehingga disparitas antara kawasan barat dan timur dapat dikurangi.

Hatta menyebutkan, sejumlah data ekonomi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa momentum perbaikan ekonomi masih dapat dijaga.

Misalnya angka penjualan mobil sudah memasuki daerah positif lagi, bahkan mencapai sekitar 35,6 persen. Demikian juga dengan angka penjualan semen yang dalam tiga bulan terakhir mencapai 17,7 persen.(*)

Jakarta (ANTARA News) – Memanasnya kondisi politik di 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang reaksi sejumlah kalangan. Mulai dari pengamat hingga pelaku ekonomi, meminta dua hal penting dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, yakni pemberantasan korupsi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengamat ekonomi Umar Joworo mengemukakan hal itu di Jakarta, Kamis, sambil menyatakan, meski sulit untuk mengukur keberhasilan sebuah pemerintahan hanya dalam waktu 100 hari, namun tim ekonomi KIB II dinilai telah mampu menjawab
sejumlah persoalan.

“Meski tetap bergantung langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah sehingga bisa konsisten dalam setiap program yang dijalankan dan langsung dirasakan, baik oleh pelaku ekonomi maupun masyarakat luas,” katanya.

Umar melihat, jika sejumlah persoalan yang belakangan muncul seperti kasus KPK-Polri, Bank Century, dll, bisa cepat selesai, itu maka akan berdampak lebih positif terhadap dunia politik, sosial dan perekonomian nasional.

“Terus terang, saya optimis melihat kondisi perekonomian ke depan. Tim ekonomi KIB II mampu menjalankan program-programnya dengan baik. Apalagi di tahun 2010 ini saya melihat banyak hal lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Terbukti, stabilitas
ekonomi masih terjaga dan ekspor masih ada recoverynya. Dan ini bukti suhu politik tidakgoyahkan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara, Ketua II Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Silmy Karim menyatakan pelaku ekonomi mengharapkan gonjang-ganjing politik yang terjadi belakangan ini bisa cepat selesai. Karena sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.

“Persoalan politik ini harus cepat selesai karena kita harus terus menjalankan program-program pembangunan. Kita ingin kestabilan ekonomi nasional. Ingin, jangan sampai gejolak politik malah mengorbankan masyarakat,” katanya.

Sedangkan untuk menjaga kestabilan, lanjut Silmy, harus ada kemampuan untuk bisa bersaing dengan Negara luar. Baik dari sisi fasilitas, SDM maupun regulasi pemerintah yang mampu mendorong kemampuan dalam negeri.

“Di sinilah terlihat harus ada sinergi antar dua pihak, pemerintah dan pelaku ekonomi. Dan saya melihat di bawah kepemimpinan Hatta Radjasa, tim ekonomi kita akan mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di depan mata karena Pak Hatta sarat pengalaman, manajemen dan leadershipnya baik dan networknya bagus,” ujarnya.

Menanggapi 100 hari pemerintahan SBY, Silmy menyatakan, sulit untuk dijadikan parameter sebuah keberhasilan. “Masih ada lima tahun kurang 100 hari lagi. Dan itu waktu yang ideal untuk melihat apakah pemerintahan ini berjalan atau tidak. Jadi jika kita hanya melihat dalam 100 hari, terlalu naif,” demikian Silmy.(*)

Jakarta (ANTARA News) – Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan ekonomi Indonesia 2010 tumbuh 5,3 persen, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah 5,5 persen.

“Pemulihan ekonomi global yang masih perlahan di tahun 2010 tidak bisa banyak dinikmati Indonesia dengan rasio ekspor yang rendah dan nilai tambah yang minim,” kata Direktur Indef Ikhsan Modjo dalam Economic Outlook 2010 di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan, dalam iklim yang masih rentan terhadap proteksionisme perlu adanya terobosan penetrasi yang kuat.

Ia menambahkan, pihaknya memperkirakan inflasi akan berada pada level 4,7 persen dan nilai kurs rupiah berada pada rata-rata setahun 9.200 per dolar AS.

“Inflasi mulai meningkat seiring dengan gerak kegiatan produksi domestik,” katanya.

Selain itu, gangguan panen yang biasa terjadi pada awal tahun diperkirakan akan berlanjut, sehingga tekanan terhadap harga juga akan terjadi setidaknya sampai dengan awal semester dua tahun depan.

Sementara itu, arus modal masuk masih akan berjalan perlahan karena kebutuhan modal di negara asal masih tinggi dan kehati-hatian dalam menjalankan investasi.

“BI kami perkirakan akan tetap menjaga suku bunga acuan dengan mendasarkan spread (selisih) yang cukup besar dengan suku bunga acuan di luar negeri,” katanya.

Ia memperkirakan untuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia) tiga bulan pada 2010 berada di level enam persen.

Sedangkan kemiskinan menurut Indef turun dari 14,15 persen pada 2009 menjadi 13,4 persen di 2010 dan pengangguranpun diperkirakan menurun dari 8,6 persen pada 2009 menjadi 8,2 persen di 2010.

Menurut dia, penurunan kemiskinana seiring dengan program pengentasan kemiskinan seperti BOS (bantuan operasional sekolah), PKH (program keluarga harapan) dan PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat).

Selain itu, meningkatnya tenaga kerja di sektor pertanian dan makanan karena diberlakukannya pasar bebas dengan beberapa negara.

“Sehingga perbaikan ekonomi juga memberikan dampak yang terasa pada kalangan ekonomi lemah yang rentan,” katanya.*
(*)

JAKARTA — Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli membantah argumen sejumlah pejabat bahwa bailout sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century dilakukan untuk menghindari dampak sistemik lantaran situasi krisis ekonomi global. Menurut Rizal Ramli, kondisi perbankan pada 2008 ’sakit’ justru karena kebijakan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat itu dijabat Boediono, yang melakukan pengetatan moneter. Jadi, bukan karena krisis ekonomi global.

Kebijakan membatasi pasokan uang dan menaikkan tingkat suku bunga, kata Rizal, menjadi penyebab bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. “Tahun 2008, hampir semua bank mengalami nasib yang sama. Memang modalnya masih di atas 12 persen, tapi mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan pengetatan moneter. Ini lantaran Gubernur BI saat itu masih mengikuti saran IMF, seperti saat krisis ekonomi 10 tahun lalu,” ujar Rizal Ramli dalam diskusi bertema ‘Menebak Arah Drama Century’ di Waroeng Daoen, Jakarta, Sabtu (16/1).

Lebih lanjut Ketua Komite Indonesia Bangkit itu mengatakan, alasan penyelamatan Bank Century dengan dalih menghindari dampak sistemik sangat tidak masuk akal. Pasalnya, Bank Century tergolong bank kecil. “Bank Century itu bank ecek-ecek, sehingga Ibu Siti Fadjrijah (Duputi Gubernur BI, red) pada rapat itu mengatakan ke Ibu Sri Mulyani, ‘Bu, tutup saja bank century.’ Pengalaman menutup Bank Prapanca, ditutup juga tidak ada dampaknya,” ujar Rizal, yang mengaku sedih lantaran Siti Fadrijah hingga kini masih sakit karena terserang stroke.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal membantah dirinya termasuk orang yang mendukung kebijakan bailout ke Bank Century, seperti yang termuat di buku yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan (Depkeu). “Posisi saya jelas, kontra bailout Bank Century. Ini klir,” tegasnya. (sam/jpnn)

JAKARTA - Pemerintah diminta segera membenahi perekonomian dalam negeri guna menghadapi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Jika perekonomian tidak segera dibenahi, Indonesia akan kembali ke struktur ekonomi kolonial.

Hal tersebut disampaikan mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli dalam sebuah diskusi tentanng ASEAN-China FTA di Jakarta, Selasa (12/10. “Kalau terus begini, kita akan kembali ke struktur ekonomi kolonial. Dimana kita hanya bisa menjadi penghasil sumber bahan mentah, penghasil sumber daya murah dan menjadi pasar bagi Eropa,” ujar Rizal Ramli.

Ditegaskan Rizal, Indonesia bisa keluar dari keterpurukan asalkan tidak meganut mazhab neo-liberalisme (neolib). Mazhab neolib, lanjutnya, seolah hanya menganggap kuatnya kurs sebagai rupiah menjadi hal yang baik. “Tapi sebenarnya untuk industri, semakin rendah nilai rupiah akan membantu penjualan dan penyerapan hasil produksi lokal di dalam negeri atau pun untuk ekspor,” tegas mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu.

 

Demikian juga dengan masalah bunga kredit. Rizal menegaskan, paham neolib menilai sah saja jika tinggi. Namun untuk mendukung industrialisasi, seharusnya bunga kredit rendah. ”Saya tidak alergi dengan FTA. Namun kita harus punya strategi, bukan kebijakan ugal-ugalan. Kalau FTA untuk sektor tambang, sawit, perikanan, dan LNG, saya dukung karena kita siap,” lanjutnya.

 

Dalam kesempatan sama, pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Syamsul Hadi mengatakan, ancaman banjirnya produk China ke pasar dalam negeri Indonesia merupakan tantangan dan pekerjaan rumah bagi Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah tentang adanya ancaman hilangnya lapangan pekerjaan formal karena tutupnya perusahaan manufaktur akibat produknya kalah bersaing dengan produk China.

 

“Sekarang ini sekitar 62 persen dari tenaga kerja kita bekerja disektor informal seperti usaha kecil-menengah. Ketika perusahaan ditutup dan industri menjadi importir saja, akan semakin banyak porsi tenaga kerja informal jadi penonton di Indonesia,” tuturnya.

 

Dicontohkannya, pangsa pasar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia di dalam negeri yang saat ini semakin menurun. Pada 2005, penguasaan industri TPT lokal terhadap pasar domestik mencapai 57 persen namun anjlok menjadi 23 persen pada 2008. ”Bagaimana kalau tarif produk itu menjadi nol persen?” tanya Syamsul.

 

Sedangkan Kepala Departemen Ilmu Ekonomi dari FEUI, Prof Suahasil Nazara menilai perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN-China FTA merupakan peluang perdagangan yang penuh ancaman. ”Walaupun banyak ancaman, tapi ini (ACFTA) tetap peluang bagi perdagangan Indonesia,” katanya.

 

Menurut dia, dampak ACFTA harus dilihat secara komprehensif terhadap konsumen  dan produsen. “Bagi konsumen dengan terbukanya pasar berarti barang makin banyak, pilihan makin banyak jadi kemungkinan harga semakin murah,” ujar Suahasil.

 

Produsen, lanjutnya, akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan turunnya tarif bea masuk bagi produk-produk China. “Yang tidak siap seharusnya disiapkan sejak 7-8 delapan tahun yang lalu,” tuturnya.

 

Suahasil menilai selama ini sosialisasi FTA yang dilakukan pemerintah tidak cukup membuat industri lokal lebih berdaya saing. Padahal yang dibutuhkan sekarang ini bukan cuma sosialisasi tapi juga perbaikan iklim usaha. “Pekerjaan rumah pemerintah lainnya seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan proses perizinan, serta aturan perpajakan seharusnya sudah diselesaikan sebelumnya,” kata dia lagi. (fas/jpnn)

JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Nina Sapti Triaswati mengaku sangat pesimis produk-produk dalam negeri bakal mampu bersaing dengan produk-produk luar di era Free Trade Agreement (FTA) Asean-China. Alasannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menunjukkan adanya defisit perdagangan, dimana nilai ekspor lebih kecil dibanding impor. Hanya produk berbasis pertanian yang relatif mengalami surplus.

“Ini sangat memprihatinkan tatkala kita dihadapkan dengan FTA Asean-China. Sektor manufaktur dalam pengertian yang luas saya kira belum siap,” ujar Nina Sapti dalam diskusi di Waroeng Daun, Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (9/1).

Lebih rinci dia menyebut, sejumlah sektor industri yang paling tidak siap menghadapi FTA itu antara lain sektor tekstil dan garmen, seperti produk alas kaki. Hal ini sangat membahayakan lantaran sektor-sektor industri itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Produk industri otomotif dari luar, lanjutnya, juga bakal semakin menguasai pasar dalam negeri. “Karena dalam beberapa tahun terakhir kita tidak pernah lagi mendengar mobil nasional,” ujarnya.

Nina berharap, pemerintah lebih serius lagi memperbaiki infrastruktur yang menunjang dunia usaha dalam negeri. Pembangunan jalan, termasuk menambal jalan yang bolong-bolong, perlu dilakukan guna menekan biaya produksi, sehingga harga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar, khususnya produk China yang dikenal murah. Selain itu, masalah pembangunan pembangkit listrik juga harus digenjot. Termasuk perda-perda yang membenani dunia usaha, harus dicabut. (sam/jpnn)

JAKARTA—Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, pihaknya saat ini menunggu jawaban dari pihak Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengenai negoisasi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). “Surat itu sudah diserahkan kepada Menko Perekonomian. Jadi, nanti Menko yang akan menugaskan dan mengkomunikasikan mengenai masalah ini. Tetapi bagaimana perundingannya, nanti akan dilakukan oleh tim dari Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan,” jelas MS Hidayat di Jakarta, Selasa (5/1).

Di dalam perundingan tersebut, terang Hidayat, tentunya yang dibahas fokus masalah Asean-China. “Kita sudah memberikan modifikasi atau perubahan dari pos-pos tarif. Namun di luar pos tarif tersebut, yang terpenting adalah  keselamatan industri,” paparnya. Dengan kondisi demikian, Hidayat memaparkan bahwa Indonesia harus menciptakan ekonomi yang kompetitif, biaya menjadi rendah, menghapus segala hambatan dan pungutan-pungutan, serta penurunan bunga bank.

Selain itu, Hidayat juga menjelaskan akan menetapkan hambatan non tarif yakni berupa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Semua barang impor yang masuk akan diverifikasi apakah sesuai dengan SNI yang diterapkan. Menurutnya, perangkat tersebut sudah tersedia dan siap untuk diaktifkan, namun belum maksimal.

“Sekarang akan kita aktifkan perangkat tersebut, termasuk anti dumping dan safeguard. Kita harus  proaktif menyeleksi barang-barang impor sesuai SNI,”imbuh Hidayat. (cha/gus/jpnn)