kursrupiah.com

JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Nina Sapti Triaswati mengaku sangat pesimis produk-produk dalam negeri bakal mampu bersaing dengan produk-produk luar di era Free Trade Agreement (FTA) Asean-China. Alasannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menunjukkan adanya defisit perdagangan, dimana nilai ekspor lebih kecil dibanding impor. Hanya produk berbasis pertanian yang relatif mengalami surplus.

“Ini sangat memprihatinkan tatkala kita dihadapkan dengan FTA Asean-China. Sektor manufaktur dalam pengertian yang luas saya kira belum siap,” ujar Nina Sapti dalam diskusi di Waroeng Daun, Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (9/1).

Lebih rinci dia menyebut, sejumlah sektor industri yang paling tidak siap menghadapi FTA itu antara lain sektor tekstil dan garmen, seperti produk alas kaki. Hal ini sangat membahayakan lantaran sektor-sektor industri itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Produk industri otomotif dari luar, lanjutnya, juga bakal semakin menguasai pasar dalam negeri. “Karena dalam beberapa tahun terakhir kita tidak pernah lagi mendengar mobil nasional,” ujarnya.

Nina berharap, pemerintah lebih serius lagi memperbaiki infrastruktur yang menunjang dunia usaha dalam negeri. Pembangunan jalan, termasuk menambal jalan yang bolong-bolong, perlu dilakukan guna menekan biaya produksi, sehingga harga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar, khususnya produk China yang dikenal murah. Selain itu, masalah pembangunan pembangkit listrik juga harus digenjot. Termasuk perda-perda yang membenani dunia usaha, harus dicabut. (sam/jpnn)

JAKARTA—Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, pihaknya saat ini menunggu jawaban dari pihak Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengenai negoisasi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). “Surat itu sudah diserahkan kepada Menko Perekonomian. Jadi, nanti Menko yang akan menugaskan dan mengkomunikasikan mengenai masalah ini. Tetapi bagaimana perundingannya, nanti akan dilakukan oleh tim dari Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan,” jelas MS Hidayat di Jakarta, Selasa (5/1).

Di dalam perundingan tersebut, terang Hidayat, tentunya yang dibahas fokus masalah Asean-China. “Kita sudah memberikan modifikasi atau perubahan dari pos-pos tarif. Namun di luar pos tarif tersebut, yang terpenting adalah  keselamatan industri,” paparnya. Dengan kondisi demikian, Hidayat memaparkan bahwa Indonesia harus menciptakan ekonomi yang kompetitif, biaya menjadi rendah, menghapus segala hambatan dan pungutan-pungutan, serta penurunan bunga bank.

Selain itu, Hidayat juga menjelaskan akan menetapkan hambatan non tarif yakni berupa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Semua barang impor yang masuk akan diverifikasi apakah sesuai dengan SNI yang diterapkan. Menurutnya, perangkat tersebut sudah tersedia dan siap untuk diaktifkan, namun belum maksimal.

“Sekarang akan kita aktifkan perangkat tersebut, termasuk anti dumping dan safeguard. Kita harus  proaktif menyeleksi barang-barang impor sesuai SNI,”imbuh Hidayat. (cha/gus/jpnn)

JAKARTA– Pemprov Banten mengusulkan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dua daerah ini dinilai sudah menopang pertumbuhan ekonomi khusunya Banten sehingga layak menyandang status KEK.

Pengusulan dua daerah itu disampaikan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah pada Rapat Koordinasi Pembangunan Kilang Minyak Pelabuhan Bojonegoro dan Kawasan Ekonomi Khusus di Banten, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (30/12). Rapat koordinasi itu juga dihadiri Direktur Utama Pelindo II, Richard Jose Lino Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Dedy S dan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten.

Atut beralasan Kota Cilegon yang merupakan kawasan industri dari Krakatau Steel memiliki lahan yang luas sehingga bisa diakses oleh para investor yang hendak mengembangkan usahanya.  Termasuk Pelabuhan Bojonegoro yang terletak di Kabupaten Serang.

“Banten telah mempersiapkan diri, bahkan sudah ditijau lansung oleh DPR dan  telah dinilai oleh konsultan dari BKPRMI dan dinyatakan layak. Saya berharap kedua daerah ini dijadikan kawasan ekonomi khusus,” katanya.(awa/jpnn)