kursrupiah.com

JAKARTA – Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu agen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara Ritel seri 002 akan menargetkan penjualan sebesar Rp 100 miliar. Angka itu diperkirakan akan meningkat apabila terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) dengan target total pembeli sebanyak 1500 investor.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Produk BSM, DB Ivan Baruna mengatakan, pihaknya telah membuka masa pemesanan SBSN sejak tanggal 25 Januari lalu hingga 3 Februari mendatang. “Kami membuka kuota awal sebesar 100 miliar, namun, apabila peminatnya banyak kami akan mengajukan penambahan ke Departemen Keuangan (Depkeu),” papar Ivan

BSM pada tahun 2009, jelas Ivan, berhasil menjual SBSN sebesar Rp 130 miliar dengan total pembeli sebanyak 1470 investor. “Kami menargetkan para investor  berasal dari perkotaan,” tuturnya.

Dia menjelaskan, SBSN memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu, aman, menguntungkan dan adil. “SBSN juga memiliki agunan (underlying) berupa asset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan. Agunan aset pemerintah yang disetujui hampir Rp 20 triliun” ucap Ivan.

Selain itu, Keuntungan lainnya yaitu SBSN dapat dicairkan/diperdagangkan di pasar sekunder. “Dan juga dapat dijadikan sebagai agunan atau digadaikan,” papar Ivan. Dijelaskannya, pemesanan SBSN minimum Rp 5 juta dan tak ada batas maksimum.

Ivan memaparkan, penerbitan SBSN ini bertujuan untuk membiayai APBN karena tahun 2010 diperkirakan defisit APBN mencapai Rp 98 triliun atau 1,6 persen dari GDP. “Target awalnya sebesar Rp 3 triliun dan masa jatuh temponya selama tiga tahun, yakni sampai 10 Pebruari 2013,” tandasnya.

SEMARANG–Pertumbuhan perbankan syariah di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang mengalami prestasi melebihi tingkat pertumbuhan perbankan syariah nasional.

Berdasarkan data KBI Semarang, tingkat pertumbuhan perbankan syariah di wilayah kerjanya pada posisi November 2009 dibandingkan bulan Desember 2008 mengalami kenaikan 36,90 persen dengan total asset sebesar Rp1,885 triliun.

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari sistim keuangan berbasis syariah ini mencapai Rp1,195 triliun dan pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp 1,371 triliun.

“Hal ini menunjukan komitmen dan kontribusi perbankan syariah untuk pengembangan ekonomi daerah sangat menggembirakan,” ungkap Pimpinan Bank Indonesia (PBI) Semarang, M Zaeni Aboe Amin, dalam anugerah syariah Award, di KBI Semarang, Selasa (26/1).

Syariah Award ini sendiri merupakan bentuk apresiasi atas kinerja perbankan syariah di wilayah kerja KBI Semarang dalam upaya mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Penghargaan diberikan kepada bank syariah yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi selama kurun 2009.

Masing- masing untuk kategori kantor cabang bank umum syariah/unit usaha syariah (BUS/UUS) dengan total asset diatas Rp100 milyar, kantor cabang BUS/UUS dengan total asset kurang dari Rp100 milyar serta kategori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Untuk kriteria penilaian yang digunakan berdasarkan tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (funding), tingkat pertumbuhan Pembiayaan (financing) dan rasio Pembiayaan Bermasalah (rasio NPF).

Sedangkan untuk kategori BPRS, kriteria penilaian yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga, tingkat pertumbuhan pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah serta share biaya promosi dan penelitian/pengembangan terhadap total biaya bank.

Sebagai data pembanding pertumbuhan digunakan posisi November 2009 terhadap posisi Desember 2008.Berdasarkan kriteria tersebut, kategori kantor cabang BUS/UUS dengan asset di atas Rp100 milyar diraih Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang.

Untuk kategori kantor cabang BUS/UUS dengan asset kurang dari Rp 100 milyar diperoleh Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Semarang. Sedangkan untuk kategori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diperoleh PT BPRS Artha Surya Barokah, Kota Semarang.

Ketiga bank syariah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang melebihi dari rata-rata tingkat pertumbuhan seluruh bank syariah di wilayah kerja KBI Semarang.

M Zaeni menambahkan, sejalan dengan Skema Grand Design Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah disusun oleh Bank Indonesia.

Inisiatif percepatan pengembangan pasar perbankan syariah Indonesia dilakukan melalui implementasi yang sistematis dengan visi pengembangan pasar dan target yang terbagi dalam beberapa tahap.

Yakni Fase I (2008), membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, pencapaian target aset sebesar Rp 50 triliun serta pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 40 persen.

Fase II (2009) dengan menjadikan Perbankan Syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Paling atraktif di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar Rp 87 triliun serta pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 75 persen.

Fase III (2010) dengan menjadikan Perbankan syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Terkemuka di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar Rp 124 triliun dan pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 81 persen.

Ia juga berharap, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi segenap perbankan syariah di wilayah kerja KBI Semarang untuk bekerja lebih keras dalam berperan sebagai motor penggerak dan motivator bagi perbankan syariah.

“Yang tak kalah penting mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian di wilayah Jawa Tengah pada umumnya serta dapat mewujudkan visi untuk menjadikan perbankan syariah terkemuka di Asean,” imbuhnya.

JAKARTA–Sumber daya manusia di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) perlu terus ditingkatkan. Untuk mencetak SDM yang telah mengetahui seluk beluk lembaga keuangan mikro syariah ini setidaknya diharapkan universitas-universitas di Indonesia dapat memiliki jurusan D3 lembaga keuangan mikro syariah.

Ketua I Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil Seluruh Indonesia (Absindo), Andi Estetiono, mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan Politeknik Pos Indonesia di Bandung dengan membuka D3 keuangan mikro dan melengkapinya dengan laboratorium BMT. “Kita berharap juga universitas lainnya ada lab BMT karena selama ini jarang ada. SDM BMT juga terbatas jadi kalau bisa ada setidaknya D3 keuangan mikro syariah jadi sangat membantu karena kebutuhan SDM besar sekali seluruh Indonesia,” kata Andi.

Salah satu faktor SDM BMT menjadi terbatas karena adanya perpindahan SDM ke lembaga keuangan lain. Andi memaparkan rata-rata BMT merekrut SDM yang berasal dari fresh graduate dan mendidiknya sejak awal, namun saat sudah mulai belajar dan mampu SDM tersebut pindah ke lembaga keuangan lain.

“Dalam perekrutan SDM seringkali BMT mengambil yang tidak ada background sama sekali atau fresh graduate, hal ini juga yang membuat BMT secara industri lambat tumbuh. Selain itu perpindahan SDM juga membuat BMT merekrut baru dan mulai belajar lagi, hal itu membutuhkan waktu,” papar Andi. Dengan skala usaha dan ekonomi terbatas, ia mengakui BMT tidak bisa membayar SDM mahal. Dengan perpoindahan SDM tersebut kebutuhan SDM BMT bisa mencapai antara 500-1000 orang.

Kendati demikian, tambahnya, BMT adalah suatu lembaga yang unik dan akan tetap tumbuh secara alami. Di 2010 ia pun memperkirakan setidaknya 200-300 BMT baru akan muncul karena setiap tahunnya selalu ada komunitas BMT yang terbentuk, Saat ini setidaknya terdapat sekitar 4000 BMT di seluruh Indonesia. yogie

JAKARTA–-Salah satu arah kebijakan Bank Indonesia di tahun ini adalah untuk lebih meningkatkan peran perbankan syariah di 2010. Langkah tersebut setidaknya diharapkan dapat memberi perkembangan signifikan bagi industri perbankan syariah tanah air.

Direktur Utama Bank Mega Syariah (BMS), Beny Witjaksono mengatakan meski pertumbuhan perbankan syariah secara angka belum sesuai dengan target BI untuk mencapai pangsa pasar lima persen, namun adanya arah kebijakan khusus bagi perbankan syariah menjadi sesuatu yang melegakan karena industri ini masih menjadi perhatian. “Walau perbankan syariah juga masih jauh secara kualitas tidak seperti yang diharapkan BI sepenuhnya seperti terlihat dari NPF, hal ini sangat melegakan bagi bankir syariah,” kata Beny kepada Republika, Senin (25/1).

Arah kebijakan BI dengan pemberian insentif untuk peningkatan modal, lanjut Beny, perlu dipertegas. Dengan demikian, jelasnya, investor atau pemegang saham mempunyai keyakinan bahwa jika menambah modal perbankan syariah adalah hal positif. Sementara itu, menurut Beny, untuk fasilitasi pengembangan unit usaha syariah telah jelas BI memberi beberapa dorongan untuk berusaha secara mandiri.

“Untuk fasilitasi sumber daya manusia BI juga sudah menjalaninya karena kita dapat diskon sampai 50 persen di LPPI untuk pelatihan,” kata Beny. Kendati, tambah Beny, hal tersebut belum seluruhnya mampu memenuhi kebutuhan industri karena kebutuhan jauh dari kapasitas LPPI.

Namun dengan adanya tindak lanjut memfasilitasi pengembangan sumber daya di 2010 ini, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang positif. BMS sendiri berencana memperkuat modal di tahun ini dengan menerbitkan subdebt senilai Rp 300 miliar di semester satu. BMS menargetkan pertumbuhan minimal 20 persen di 2010.

Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Perbankan Islam Indonesia (Asbisindo), Bambang Sutrisno mengatakan dari segi arah kebijakan masih perlu dijelaskan lebih lanjut. “Harus ada kebijakan yang memberikan perkembangan signifikan tidak hanya sekedar lip service bahwa BI mau mengembangkan,” kata Bambang. Pasalnya, tambah dia, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dalam pengembangan jaringan pun saat ini berjalan lambat karena masalah perizinan.

Mengenai dukungan pengembangan SDM, tambah dia, pihaknya belum melihat suatu insentif dalam pengembangan SDM. “Semua inisiatif untuk pelatihan dan pengembangan SDM itu mandiri oleh dilakukan pelaku perbankan syariah, jadi tidak tampak bahwa ada inisiatif yang kuat dari BI untuk beri kontribusi bagi perbankan syariah,” papar Bambang.

Ia pun menambahkan jika ada langkah konkrit atau program untuk mengakselerasi ketersediaan SDM di pasar, maka ‘pembajakan’ SDM tidak akan terjadi di pasar. Saat ini, tambah dia, terjadi pembajakan karena ketersediaan SDM di pasar terbatas.

JAKARTA – Unit usaha syariah (UUS) Bank DKI akan lebih memfokuskan bisnisnya ke ritel di tahun ini. UUS yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ini memiliki target pertumbuhan paling tidak sekitar 20 persen tahun ini.

Direktur Utama Bank DKI, Winny Erwindia Hasan mengatakan sektor usaha ritel yang menjadi bidikan UUS Bank DKI adalah penyaluran melalui koperasi di kelurahan dan kecamatan, serta pedagang usaha kuliner seperti restoran. “Untuk fokus pembiayaan ke ritel ini kami akan kerjasama dengan Pemda,” tambahnya.

Kelurahan dan kecamatan yang memiliki koperasi, akan digandeng untuk menyalurkan dana. Selain itu, tambah dia, pihaknya juga menyalurkan pembiayaan untuk turut serta mendukung rencana pemerintah daerah untuk menjadi service city dan tourism city. Usaha kuliner pun dibidik, jelas Winny, karena adanya rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas pasar kue subuh di setiap kotamadya.

Winny memaparkan di tahun ini pihaknya berencana menambah modal UUS antara Rp 50 miliar-Rp 100 miliar. Namun hingga kini hal tersebut masih dalam penghitungan internal. Bank DKI sendiri berencana melakukan penawaran saham umum perdana (initial public offering/IPO).

Akhir tahun lalu, UUS Bank DKI tercatat memiliki aset Rp 763,9 miliar, pembiayaan Rp 650,4 miliar, dan DPK Rp 374 miliar. Di 2008 aset UUS Bank DKI sebesar Rp 619,15 miliar, pembiayaan Rp 612,37 miliar dan DPK Rp 210,87 miliar.

JAKARTA– Pemprov Banten mengusulkan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dua daerah ini dinilai sudah menopang pertumbuhan ekonomi khusunya Banten sehingga layak menyandang status KEK.

Pengusulan dua daerah itu disampaikan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah pada Rapat Koordinasi Pembangunan Kilang Minyak Pelabuhan Bojonegoro dan Kawasan Ekonomi Khusus di Banten, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (30/12). Rapat koordinasi itu juga dihadiri Direktur Utama Pelindo II, Richard Jose Lino Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Dedy S dan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten.

Atut beralasan Kota Cilegon yang merupakan kawasan industri dari Krakatau Steel memiliki lahan yang luas sehingga bisa diakses oleh para investor yang hendak mengembangkan usahanya.  Termasuk Pelabuhan Bojonegoro yang terletak di Kabupaten Serang.

“Banten telah mempersiapkan diri, bahkan sudah ditijau lansung oleh DPR dan  telah dinilai oleh konsultan dari BKPRMI dan dinyatakan layak. Saya berharap kedua daerah ini dijadikan kawasan ekonomi khusus,” katanya.(awa/jpnn)

JAKARTA—Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, pihaknya saat ini menunggu jawaban dari pihak Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengenai negoisasi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). “Surat itu sudah diserahkan kepada Menko Perekonomian. Jadi, nanti Menko yang akan menugaskan dan mengkomunikasikan mengenai masalah ini. Tetapi bagaimana perundingannya, nanti akan dilakukan oleh tim dari Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan,” jelas MS Hidayat di Jakarta, Selasa (5/1).

Di dalam perundingan tersebut, terang Hidayat, tentunya yang dibahas fokus masalah Asean-China. “Kita sudah memberikan modifikasi atau perubahan dari pos-pos tarif. Namun di luar pos tarif tersebut, yang terpenting adalah  keselamatan industri,” paparnya. Dengan kondisi demikian, Hidayat memaparkan bahwa Indonesia harus menciptakan ekonomi yang kompetitif, biaya menjadi rendah, menghapus segala hambatan dan pungutan-pungutan, serta penurunan bunga bank.

Selain itu, Hidayat juga menjelaskan akan menetapkan hambatan non tarif yakni berupa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Semua barang impor yang masuk akan diverifikasi apakah sesuai dengan SNI yang diterapkan. Menurutnya, perangkat tersebut sudah tersedia dan siap untuk diaktifkan, namun belum maksimal.

“Sekarang akan kita aktifkan perangkat tersebut, termasuk anti dumping dan safeguard. Kita harus  proaktif menyeleksi barang-barang impor sesuai SNI,”imbuh Hidayat. (cha/gus/jpnn)

JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Nina Sapti Triaswati mengaku sangat pesimis produk-produk dalam negeri bakal mampu bersaing dengan produk-produk luar di era Free Trade Agreement (FTA) Asean-China. Alasannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menunjukkan adanya defisit perdagangan, dimana nilai ekspor lebih kecil dibanding impor. Hanya produk berbasis pertanian yang relatif mengalami surplus.

“Ini sangat memprihatinkan tatkala kita dihadapkan dengan FTA Asean-China. Sektor manufaktur dalam pengertian yang luas saya kira belum siap,” ujar Nina Sapti dalam diskusi di Waroeng Daun, Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (9/1).

Lebih rinci dia menyebut, sejumlah sektor industri yang paling tidak siap menghadapi FTA itu antara lain sektor tekstil dan garmen, seperti produk alas kaki. Hal ini sangat membahayakan lantaran sektor-sektor industri itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Produk industri otomotif dari luar, lanjutnya, juga bakal semakin menguasai pasar dalam negeri. “Karena dalam beberapa tahun terakhir kita tidak pernah lagi mendengar mobil nasional,” ujarnya.

Nina berharap, pemerintah lebih serius lagi memperbaiki infrastruktur yang menunjang dunia usaha dalam negeri. Pembangunan jalan, termasuk menambal jalan yang bolong-bolong, perlu dilakukan guna menekan biaya produksi, sehingga harga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar, khususnya produk China yang dikenal murah. Selain itu, masalah pembangunan pembangkit listrik juga harus digenjot. Termasuk perda-perda yang membenani dunia usaha, harus dicabut. (sam/jpnn)

JAKARTA - Pemerintah diminta segera membenahi perekonomian dalam negeri guna menghadapi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Jika perekonomian tidak segera dibenahi, Indonesia akan kembali ke struktur ekonomi kolonial.

Hal tersebut disampaikan mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli dalam sebuah diskusi tentanng ASEAN-China FTA di Jakarta, Selasa (12/10. “Kalau terus begini, kita akan kembali ke struktur ekonomi kolonial. Dimana kita hanya bisa menjadi penghasil sumber bahan mentah, penghasil sumber daya murah dan menjadi pasar bagi Eropa,” ujar Rizal Ramli.

Ditegaskan Rizal, Indonesia bisa keluar dari keterpurukan asalkan tidak meganut mazhab neo-liberalisme (neolib). Mazhab neolib, lanjutnya, seolah hanya menganggap kuatnya kurs sebagai rupiah menjadi hal yang baik. “Tapi sebenarnya untuk industri, semakin rendah nilai rupiah akan membantu penjualan dan penyerapan hasil produksi lokal di dalam negeri atau pun untuk ekspor,” tegas mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu.

 

Demikian juga dengan masalah bunga kredit. Rizal menegaskan, paham neolib menilai sah saja jika tinggi. Namun untuk mendukung industrialisasi, seharusnya bunga kredit rendah. ”Saya tidak alergi dengan FTA. Namun kita harus punya strategi, bukan kebijakan ugal-ugalan. Kalau FTA untuk sektor tambang, sawit, perikanan, dan LNG, saya dukung karena kita siap,” lanjutnya.

 

Dalam kesempatan sama, pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Syamsul Hadi mengatakan, ancaman banjirnya produk China ke pasar dalam negeri Indonesia merupakan tantangan dan pekerjaan rumah bagi Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah tentang adanya ancaman hilangnya lapangan pekerjaan formal karena tutupnya perusahaan manufaktur akibat produknya kalah bersaing dengan produk China.

 

“Sekarang ini sekitar 62 persen dari tenaga kerja kita bekerja disektor informal seperti usaha kecil-menengah. Ketika perusahaan ditutup dan industri menjadi importir saja, akan semakin banyak porsi tenaga kerja informal jadi penonton di Indonesia,” tuturnya.

 

Dicontohkannya, pangsa pasar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia di dalam negeri yang saat ini semakin menurun. Pada 2005, penguasaan industri TPT lokal terhadap pasar domestik mencapai 57 persen namun anjlok menjadi 23 persen pada 2008. ”Bagaimana kalau tarif produk itu menjadi nol persen?” tanya Syamsul.

 

Sedangkan Kepala Departemen Ilmu Ekonomi dari FEUI, Prof Suahasil Nazara menilai perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN-China FTA merupakan peluang perdagangan yang penuh ancaman. ”Walaupun banyak ancaman, tapi ini (ACFTA) tetap peluang bagi perdagangan Indonesia,” katanya.

 

Menurut dia, dampak ACFTA harus dilihat secara komprehensif terhadap konsumen  dan produsen. “Bagi konsumen dengan terbukanya pasar berarti barang makin banyak, pilihan makin banyak jadi kemungkinan harga semakin murah,” ujar Suahasil.

 

Produsen, lanjutnya, akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan turunnya tarif bea masuk bagi produk-produk China. “Yang tidak siap seharusnya disiapkan sejak 7-8 delapan tahun yang lalu,” tuturnya.

 

Suahasil menilai selama ini sosialisasi FTA yang dilakukan pemerintah tidak cukup membuat industri lokal lebih berdaya saing. Padahal yang dibutuhkan sekarang ini bukan cuma sosialisasi tapi juga perbaikan iklim usaha. “Pekerjaan rumah pemerintah lainnya seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan proses perizinan, serta aturan perpajakan seharusnya sudah diselesaikan sebelumnya,” kata dia lagi. (fas/jpnn)

JAKARTA — Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli membantah argumen sejumlah pejabat bahwa bailout sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century dilakukan untuk menghindari dampak sistemik lantaran situasi krisis ekonomi global. Menurut Rizal Ramli, kondisi perbankan pada 2008 ‘sakit’ justru karena kebijakan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat itu dijabat Boediono, yang melakukan pengetatan moneter. Jadi, bukan karena krisis ekonomi global.

Kebijakan membatasi pasokan uang dan menaikkan tingkat suku bunga, kata Rizal, menjadi penyebab bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. “Tahun 2008, hampir semua bank mengalami nasib yang sama. Memang modalnya masih di atas 12 persen, tapi mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan pengetatan moneter. Ini lantaran Gubernur BI saat itu masih mengikuti saran IMF, seperti saat krisis ekonomi 10 tahun lalu,” ujar Rizal Ramli dalam diskusi bertema ‘Menebak Arah Drama Century’ di Waroeng Daoen, Jakarta, Sabtu (16/1).

Lebih lanjut Ketua Komite Indonesia Bangkit itu mengatakan, alasan penyelamatan Bank Century dengan dalih menghindari dampak sistemik sangat tidak masuk akal. Pasalnya, Bank Century tergolong bank kecil. “Bank Century itu bank ecek-ecek, sehingga Ibu Siti Fadjrijah (Duputi Gubernur BI, red) pada rapat itu mengatakan ke Ibu Sri Mulyani, ‘Bu, tutup saja bank century.’ Pengalaman menutup Bank Prapanca, ditutup juga tidak ada dampaknya,” ujar Rizal, yang mengaku sedih lantaran Siti Fadrijah hingga kini masih sakit karena terserang stroke.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal membantah dirinya termasuk orang yang mendukung kebijakan bailout ke Bank Century, seperti yang termuat di buku yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan (Depkeu). “Posisi saya jelas, kontra bailout Bank Century. Ini klir,” tegasnya. (sam/jpnn)